bank bij Siap Terapkan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Resiko Terintegrasi

Kepala Biro Investasi dan BUMD Pemprov Jabar Sony Samsu Adisudarma (ketiga kanan), Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Bjb Agus Mulyana (keempat kanan) dan Direktur Utama bank bij (ketiga kiri) beserta Direktur Utama BPR Lainnya, Bandung (30/03/2016).

BPR Intan Jabar (bank bij) menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk, terkait tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi.

“Dengan penunjukkan PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk, selaku entitas utama, tentunya mendorong terciptanya tata kelola perusahaan dan pengelolaan risiko yang baik pada konglomerasi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk,” kata Pimpinan Divisi Manajemen Anak Perusahaan Jaja Jarkasih di Bandung, Rabu (31/03/2016).

Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk, terkait tata kelola terintegrasi dan pengelolaan risiko terintegrasi dilakukan bank bij bersama 9 BPR lainnya yakni BPR Karya Utama Jabar, BPR Cipatujah Jabar, BPR LPK Cimerak Ciamis, BPR Cianjur Jabar, BPR LPK Cigasong, BPR LPK Panyingkiran, BPT Cigambul, BPR LPK Banjaran dan BPR LPK Bekasi.

Direktur Utama bank bij Aam Muhammad menyatakan pihaknya siap melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan keuangan kepada entitas utama dalam peningkatan tata kelola terintegrasi dan pengelolaan risiko terintegrasi. Dengan adanya tata kelola terintegrasi dan pengelolaan risiko terintegrasi yang lebih intensif, maka bank bij kian terbantu dan terdorong dalam menjalankan dua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yakni POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan POJK Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Penerapan tata kelola terintegrasi dan pengelolaan risiko terintegrasi merupakan hal positif serta diperlukan bank bij karena sebagai salah satu lembaga jasa keuangan dengan fungsi intermediasi keuangan terutama kepada usaha mikro, kecil dan menengah di pedesaan senantiasa menghadapi Risiko dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Perkembangan industri perbankan yang semakin meningkat, kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa keuangan yang lebih bervariasi, mudah, dan cepat diiringi dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat mendorong bank bij untuk lebih meningkatkan produk dan pelayanannya yang pada gilirannya dapat meningkatkan Risiko bagi bank bij. Peningkatan Risiko ini harus diimbangi dengan peningkatan pengendalian Risiko. Oleh karena itu, bank bij dituntut untuk menerapkan Manajemen Risiko. Penerapan Manajemen Risiko ini selain ditujukan bagi bank bij juga dalam rangka melindungi pemangku kepentingan BPR, “kata Aam Muhammad.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.